NKRI dan Radikalisme

 

“NKRI DAN RADIKALISME”

 

 

 

 
Oleh:
Musa Asy’arie
Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

 

 
DAFTAR ISI

 

NKRI DI UJUNG TANDUK
“RADIKALISME DAN DEMOKRASI KAPITAL”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I
NKRI DI UJUNG TANDUK

Ketika sumpah pemuda 1928 diikrarkan dengan menyatakan kesatuan bangsa, kesatuan bahasa dan kesatuan Tanah Air Indonesia, kemudian dengan melalui perjuangan kemerdekaan 1945 dikukuhkan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebenarnya telah menegaskan tujuan diselenggarakannya negara adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
Komitmen politik untuk kemakmuran dan keadilan seluruh rakyat Indonesia adalah komitmen fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak bisa ditawar. Ini berarti, NKRI tanpa keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat adalah NKRI yang dusta, karena tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan didirikan NKRI.
Oleh kerena itu, jika menyimak kembali sejarah munculnya perlawanan dan pertentangan atas NKRI, kita semestinya menyadari, sebanarnya bentuk perlawanan itu disebabkan olah realitas kehidupan masyarakat kita sendiri, karena mencerminkan adanya ketidakadilan dan ketidakmakmuran yang kian meluas. Kemudian dimanipulasi tendensi politik kekuasaan yang kuat, dengan memanfaatkan suasana tumpang tindihnya berbagai persoalan yang komplek, baik kekecewaan pribadi, kepentingan, ekonomi yang diramu konflik sosial, aliran politik dan paham keagamaan.
Tantangan Negara Kesatuan
Ketika gerakan reformasi menemukan momentumnya, dan rezim militer yang membackup pemerintahan Orde Baru yang otoriter, sentralistik, dan korup tumbang, semua keadaan jelek penuh kesenjangan yang selama ini ditutup-tutupi, tiba-tiba tampil telanjang di depan mata publik. Sumpah serapah atas kebobrokan birokrasi dan korupsi yang besar, ditampilkan dengan bentuk kebencian dan dendam kesumat pada pemerintahan Orde Baru, seakan sudah tidak ada lagi baiknya.
Anehnya dendam kesumat itu bergerak liar ke mana-mana, dan berbalik memunculkan logika sama, orang lantas ingin mendapatkan bagian dan giliran menguras kekayaan negara secara bergantian. Kalau dulu bagian mereka, maka sekarang tiba giliran untuk kita.
Barangkali itulah fenomena sosial zaman edan, yen ora ngedan ora keduman, zaman gila, kalau tidak ikut gila tidak dapat bagian, karena ternyata korupsi makin merajalela di mana -mana.
Apa yang dikhawatirkan banyak orang bahwa korupsi akan meluas ke daerah, bersamaan pelaksanaan otonomi daerah terbukti benar dan menjadi kenyataan, meski sulit dicarikan bukti hitam atas putihnya. Fenomena aroma money politik merebak saat pemilihan kepala daerah, di tingkat I dan tingkat II, bukan lagi sekadar rumor dan opini, tetapi telah menjadi fakta. Bahkan, saking terangnya, tidak perlu lagi ada pembuktian, seperti kentut, baunya terasa ke mana-mana, tetapi siapa sulit ditunjuk hidung, kecuali dirinya yang kentut mengakuinya.
Semantara itu reformasi yang mendorong munculnya banyak partai politik, menjebak mereka dalam eforia politik. Hal ini menjadikan elite partai politik asyik sendiri bermain politik praktis untuk berbagi kekuasaan diantara mereka sendiri, dan tidak lagi ada kaitan untuk membela dan menyuarakan kepentingan konstituen yang memilihnya.
Karena itu, kehidupan rakyat makin sulit karena beban kenaikan harga-harga yang tidak diikuti kenaikan penghasilan, pengangguran semakin besar, dan biaya pendidikan semakin mahal.
Jika NKRI terus dirundung ketidak-adilan, kemiskinan, dan kebodohan, tanpa kepastian jalan keluarnya, bisa dipastikan akan muncul pertanyaan kritis generasi muda bangsa, apakah ada manfaatnya ber-NKRI?. Jika satuan pulau-pulau yang berjajar dari Sabang sampai Merauke yang kaya raya oleh kandungan alam, mengapa setelah kekayaan itu disatukan pengelolaannya dalam NKRI, hanya menghasilkan kemiskinan dan ketidakadilan?
Buktinya kita dililit utang besar yang mencapai lebih dari 150 miliar dollar AS, bahkan untuk memenuhi kebutuhan panganpun, kita masih bergantung impor. Kehidupan ekonomi kita bergantung luar negeri, baik modal, teknologi, maupun sumber daya manusia, karena kualitas sumber daya manusia kita makin merosot, berada pada peringkat 112 di antara 175 negara di dunia, dan ada di bawah Vietnam yang ada di peringkat 110.
“Nation and System Building”
Kita terlambat melakukan nation and system building. Akibatnya kualitas sumber daya manusia jatuh dalam sistem birokrasi kekuasaan yang korup. Kini kita harus segera melakukan nation and system building secara bersamaan, melalui pembuatan undang-undang yang secara rinci mengatur batas-batas kekuasaan di setiap institusi penyelenggara kekuasaan negara secara transparan dikontrol publik. Jika kemiskinan dan kebodohan telah menjatuhkan kualitas sumber daya secara total, sistem birokrasi pemerintahan yang cenderung berorientasi kekuasaan dan untuk kekuasaan, merusak mental para birokrat. Istilah presiden Megawati adalah birokrasi keranjang sampah penuh kebusukan dan kemunafikkan. Akibatnya, orang baik dan masuk sistem keranjang sampah akan menjadi sampah pula.
Realitas Indonesia adalah realitas kemajemukan dan konflik dalam rentang kendali wilayah Indonesia yang panjang. Untuk mengelola pluralitas dan konflik agar menjadi suatu kekuatan kreatif dan konstruktif untuk memajukan kehidupan bangsa, maka diperlukan manajemen politik yang efektif. Efektivitas kepemimpinan politik seseorang akan sepenuhnya bergantung keteladanan yang dimilikinya, dan tanpa adanya keteladanan konkret, maka semua pernyataan dan anjuran seorang pemimpin tidak akan pernah diikuti dan dipedulikan rakyatnya.
Adapun kemampuan komunikasi seorang pemimpin amat diperlukan guna melakukan sosialisasi keteladanannya dalam realitas kehidupan sehari-hari untuk membentuk etika sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat, yang dapat menjadi rujukan dan pedoman bertindak seluruh rakyatnya. seorang pemimpin yang buruk komunikasi politiknya agak melemahkan dukungan rakyat kepadanya. Untuk masyarakat Indonesia yang majemuk, seorang pemimpin bangsa harus pluralis sejati. Tanpa jiwa pluralis, komunikasi politik cenderung basa-basi, tidak tulus dan tidak menumbuhkan semangat keindonesiaan yang tinggi.
Jiwa pluralis merupakan tuntutan nyata dari realitas keindonesiaan, dan itu tidak dapat dibangun dalam waktu singkat. Penjiwaan pluralitas merupakan perjalanan panjang spiritual seseorang, melalui endapan pemikiran, perenungan, dan penjiwaan atas realitas plural yang terserap dalam kehidupan batinnya.
Semangat pluralis bukan sikap pura- pura, baik terhadap aneka ragam adat, suku, aliran politik, dan. keagamaan yang ada, tetapi seorang yang jujur, terbuka, dan hormat atas perbedaan, sebagai jalan baginya menuju pengayaan batin. Karena itu, nation building secara bersamaan harus dilakukan dengan system building guna melahirkan kepernimpinan nasional yang berketeladanan, komunikatif, dan pluralis.

Tantangan NKRI Generasi Baru
NKRI tidak lain komitmen kenegaraan dari semua komponen bangsa guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa keadilan dan kemakmuran, cepat atau lambat NKRI akan runtuh dengan sendirinya. jika kita bertekad mempertahankan NKRI, harus diwujudkan pada kesetiaan dan kesungguhan hati, tanpa kompromi sedikit pun, hanya untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran dalam realitas kehidupan rakyat yang plural.
Membela NKRI adalah membela terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, karena di situlah sebenarnya letak makna dan eksistensi NKRI. Memang tidak mudah, tetapi seorang pemimpin Indonesia ke depan, siapapun orangnya, yang tidak mempunyai komitmen moral yang tinggi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, harus diturunkan, karena kepemimpinannya akan mengancam eksistensi NKRI sendiri. Penurunannya tidak berarti menghancurkan NKRI, sebaiknya harus dipandang sebagai pembelaan yang selayaknya dilakukan setiap komponen bangsa. Saat itulah, kesetiaan kepada kepala negara harus berakhir, karena kepala negara bisa salah dan membiarkan hancurnya kehidupan bangsa secara kolektif.
Pemilu 2014 mendatang seharusnya dapat melahirkan kepemimpinan nasional yang berketeladanan, komunikatif, dan pluralis, untuk bisa membawa kita ke luar dari krisis berkepanjangan. Jika tidak, dapat diperkirakan eksistensi NKRI akan terus menelan korban, baik untuk yang membela maupun yang menentang. Dan saat itu kita harus mau berpikir jernih dan merenung kembali format negara kesatuan yang baru, yang tidak menyengsarakan rakyatnya sendiri.
Di sinilah diperlukan kearifan tinggi bagi seorang pemimpin sejati untuk mampu membaca tanda-tanda zaman, jangan hanya mengikuti dorongan egoisme sendiri guna mempertahankan kekuasaannya yang sudah tidak populis. Seorang pemimpin datang dan pergi tanpa bisa ditolak oleh siapa pun, sesuai dengan tuntutan zamannya masing-masing generasi, suka ataupun tidak, sejarah akan mencatatnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II
RADIKALISME DAN DEMOKRASI KAPITAL

Perkembangan kehidupan demokrasi di negeri ini makin memperlihatkan kekuatan kapital sangat menentukan semua proses kehidupan demokrasi kita.
Hegemoni kekuatan kapital semakin nyata dan vulgar dengan mesin politik konspiratif yang digerakkan kekuatan para elitnya, yang sebenarnya bekerja bukan untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan, melainkan kepentingan kapital karena mereka sesungguhnya merupakan agen dari kekuatan kapital.
Demokrasi kapital dimulai dari sejak pembentukan partai politik yang sejak berdiri perlu dana investasi yang cukup besar untuk membiayai berbagai keperluan. Penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota juga memerlukan dana yang amat besar.
Proses selanjutnya pembentukan kelembagaan demokrasi, baik eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, yang dalam praktiknya berjalan di bawah kontrol kekuatan kapital. Kontrol itu dimulai saat pembentukan kabinet, ditandai dengan bagi-bagi kekuasaan di pemerintahan oleh parpol pemenang pemilu yang telah menginvestasikan kapitalnya begitu besar untuk membiayai tim sukses mereka guna memenangkan calonnya.
Tekanan kapital terus berlanjut dalam pembagian kekuasaan di lembaga legislatif, seperti tecermin dalam pemilihan ketua dan wakil ketua parlemen. Sebagai lembaga yang punya tugas pengawasan, legislasi, dan budgeting, fungsi lembaga parlemen juga tak bebas dari tekanan kekuatan kapital.
Tidak berbeda halnya dari lembaga eksekutif dan legislatif, tekanan kapital juga sangat kuat dalam pembentukan lembaga yudikatif. Sebab, dalam prosesnya terjadi melalui tawar-menawar kekuatan politik yang ada di legislatif dan eksekutif yang keduanya sudah dikuasai kekuatan kapital. Karena itu, fenomena makelar kasus yang marak dan terkuak akhir-akhir ini di lembaga penegakan hukum kita sebenarnya merupakan hal yang logis sebagai wujud dari proses tekanan kekuatan kapital yang ikut campur di lembaga peradilan dan juga ikut menentukan keadilan itu sendiri.
Tiga pilar demokrasi itu, kemudian dilengkapi pilar keempat, yaitu lembaga pers yang konon dapat menyokong kehidupan demokrasi agar lebih baik, sebagai perwujudan dari kontrol publik terhadap kehidupan demokrasi itu sendiri. Akan tetapi, media pers baik cetak ataupun elektronik sebenarnya didirikan oleh institusi industri pers yang juga sarat kapital. Dan, tak bisa dimungkiri eksistensi kehidupan pers yang ditopang oleh bisnis media yang bersifat industrial akhirnya bekerja untuk kepentingan kapital juga.
Kekuatan radikal
Demokrasi kapital sesungguhnya digerakkan oleh mesin konspirasi antara politisi, penguasa, pengusaha, dan militer yang bekerja untuk kekuatan kapital. Semua lembaga demokrasi sesungguhnya sudah dikooptasi oleh kepentingan dan kekuatan kapital.
Produk dari demokrasi kapital ini adalah kesenjangan yang makin tajam antara kehidupan para elite dan rakyatnya. Fenomena kemiskinan yang semakin banyak, pengangguran yang makin besar, dan ketidakadilan yang kian merajalela semua terjadi sebagai konsekuensi logis dari praktik demokrasi kapital.
Demokrasi kapital di negeri ini telah memarjinalkan nasib rakyat. Suara rakyat hanya diperlukan saat pemilu. Begitu pemilu usai maka kontrak politik dengan rakyat juga sudah selesai.
Akibatnya terjadilah kesenjangan yang makin tajam dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Rakyat pun terperosok dalam frustrasi sosial dan apatis.
Di sisi lain, kekuatan konspirasi juga telah meminggirkan peranan tokoh dan intelektual yang tidak bersedia kompromi dengan kepentingan kapital. Para tokoh dan intelektual itu mempunyai kekuatan di lembaga-lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, kampus, dan lembaga sosial keagamaan.
Arus pertemuan frustrasi sosial di masyarakat, di kampus-kampus, dan di lembaga swadaya masyarakat pada gilirannya melahirkan gerakan perlawanan radikal terhadap kekuatan kapital yang telah menghegemoni demokrasi. Kekuatan radikalisme selalu memanfaatkan simbol- simbol keagamaan, ras, suku, dan kedaerahan sebagai pemicunya.
Akan tetapi, harus diwaspadai ternyata kekuatan kapital juga bermain di banyak kaki agar bisa selamat ketika terjadi krisis politik yang dapat menumbangkan sebuah rezim yang korup. Kekuatan radikal itu menjadi antitesis dari demokrasi kapital, dan secara dialektik kekuatan kapital berubah bentuk dalam proses sintetik yang baru. Di sinilah absurdnya demokrasi kapital karena kekuatan kapital itu selalu mampu berubah bentuk dengan menunggangi proses dialektik.
Negeri ini sesungguhnya memerlukan sosok pemimpin yang kuat, yang mampu menyatukan kata dengan perbuatannya, yang berani menantang kekuatan kapital dengan bertumpu pada kekuatan rakyat yang sesungguhnya. Tanpa seorang pemimpin rakyat sejati, radikalisme akan menjadi komoditas kekuatan kapital, dan negeri ini akan terus dilanda kekerasan yang tidak akan pernah ada habisnya.

 

By pakdhehamimmaleo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s